PATI, infobaroe.com – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Eko Kuswanto, menegaskan pentingnya pemerintah desa mendengarkan aspirasi masyarakat. Hal ini menyusul polemik lahan bondo desa di Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, yang turut menyeret belasan warga hingga dilaporkan ke kepolisian.
Sebagai anggota legislatif sekaligus warga Desa Gadu, Eko mengaku memahami keresahan masyarakat yang menginginkan kejelasan status lahan bondo desa.
Ia menilai, pemerintah desa seharusnya menjadikan tuntutan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan kesempatan untuk memperbaiki komunikasi dengan warga.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi sampai membuat warga merasa terintimidasi ketika ingin mendapatkan penjelasan.
“Sebagai wakil rakyat, saya melihat persoalan ini harus disikapi dengan kepala dingin. Masyarakat datang karena ada sesuatu yang ingin mereka ketahui. Pemerintah desa harus mendengarkan dan memberikan jawaban,” ungkap Eko.
Ia menambahkan, keberadaan lembaga legislatif juga menjadi bagian dari upaya memastikan kepentingan masyarakat mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, penyelesaian persoalan tetap membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat setempat.
“Saya berharap tidak ada lagi jarak antara pemerintah desa dan warganya. Aspirasi harus ditampung, kemudian dicari penyelesaiannya bersama-sama,” tambahnya.
Eko berharap polemik tersebut dapat menjadi momentum memperbaiki pola komunikasi dan pelayanan pemerintahan di Desa Gadu.
(ADV)
