PATI, infobaroe.com – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mendorong keterlibatan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam proses pembangunan daerah. Menurutnya, kontribusi berbagai elemen masyarakat dibutuhkan agar pemerintah dapat merespons persoalan warga secara lebih menyeluruh.
Hal tersebut disampaikan Ali menyusul kegiatan Sosialisasi Ormas yang digelar Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka memperkuat sinergi antara pemerintah dengan Ormas dan LSM. Kegiatan tersebut diikuti 70 peserta yang berasal dari 22 Ormas dan LSM.
Ali menjelaskan, luasnya wilayah serta beragamnya persoalan masyarakat membuat pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kehadiran Ormas dan LSM dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi yang terjadi secara langsung di masyarakat.
“Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan masyarakat. Karena itu, keberadaan Ormas dan LSM sangat penting untuk membantu menyampaikan kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.
Selain menjadi mitra pemerintah, Ali menyebut Ormas dan LSM juga memiliki fungsi kontrol sosial. Peran tersebut diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara terbuka dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya membangun hubungan yang sehat antara pemerintah, masyarakat, Ormas, LSM dan DPRD. Masing-masing pihak memiliki fungsi yang berbeda, namun dapat saling melengkapi dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Pemerintah membutuhkan kritik, masyarakat membutuhkan pelayanan, dan DPRD memiliki fungsi pengawasan. Semua itu bisa berjalan dengan baik kalau komunikasi antarelemen dibangun secara sehat,” jelasnya.
Ali juga menyambut rencana Pemkab Pati untuk membentuk wadah kolaborasi yang melibatkan Ormas dan LSM. Ia berharap forum tersebut nantinya tidak sebatas menjadi agenda pertemuan formal, tetapi mampu menghasilkan pembahasan dan tindak lanjut yang konkret.
Menurutnya, efektivitas forum dapat dilihat dari sejauh mana aspirasi maupun persoalan masyarakat yang dibahas dapat ditindaklanjuti bersama.
“Yang paling penting bukan seberapa sering kita bertemu, tetapi apa yang dihasilkan setelah pertemuan itu. Kalau ada persoalan masyarakat yang bisa diselesaikan bersama, itu yang harus menjadi ukuran,” pungkasnya.
(ADV)
