Cegah Persoalan Hukum, Demokrat Minta Pendampingan Ketat Pengelolaan Dana Desa di Pati

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati menaruh perhatian besar pada aspek akuntabilitas dan keselamatan administrasi para aparatur desa. Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengingatkan konsekuensi buruk yang membayangi apabila terdapat kecerobohan atau kesengajaan dalam menyalahgunakan wewenang pengelolaan anggaran.

Suharmanto menegaskan bahwa ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami juknis penyerapan anggaran tidak bisa dijadikan alasan pembenar di hadapan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keterbukaan pengurus desa dalam berkonsultasi dengan tim pendamping desa menjadi kunci penting keberhasilan program kerja.

“Kalau pengelolaannya baik, desa bisa berkembang lebih cepat. Tapi kalau digunakan tidak sesuai aturan, tentu bisa menimbulkan persoalan hukum,” ujar legislator Demokrat tersebut menggarisbawahi potensi risiko birokrasi.

Ia meminta dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk lebih aktif turun ke lapangan memberikan bimbingan teknis yang aplikatif. Fraksi Demokrat tidak ingin ada kepala desa di Pati yang terjerat masalah hukum hanya karena minimnya pemahaman mengenai sistem pelaporan keuangan berbasis digital.

(ADV)