Persoalan regulasi pergantian kepala sekolah di Kabupaten Pati dianggap sebagai tanda perlunya harmonisasi aturan yang lebih kuat di tingkat internal pemerintah daerah. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, menekankan pentingnya koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan menerapkan sebuah kebijakan.
Hardi menyarankan agar Dinas Pendidikan tidak berjalan sendiri, melainkan harus bersinergi dengan Bagian Hukum dan instansi terkait lainnya. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan tidak ada perbedaan penafsiran terhadap aturan baru yang turun dari kementerian pusat.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kami minta ada sinkronisasi aturan secara menyeluruh. Jangan sampai di lapangan ada perbedaan penafsiran yang akhirnya merugikan banyak pihak, khususnya tenaga pendidik,” tegas Hardi. Ia melihat koordinasi yang lemah seringkali menjadi pemicu munculnya kebijakan yang kontradiktif.
Dengan adanya harmonisasi, kebijakan daerah akan memiliki marwah yang kuat dan didukung oleh landasan hukum yang solid. Hardi berkomitmen bahwa DPRD akan terus mengawal proses sinkronisasi ini demi menjaga stabilitas dan profesionalisme di lingkungan dinas pendidikan.
(ADV)
