PATI, infobaroe.com – DPRD Kabupaten Pati akan mengkaji dasar regulasi terkait rencana mutasi jabatan kepala sekolah menjadi guru biasa yang belakangan menjadi sorotan.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Didin Safrudin, menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menyikapi persoalan tersebut tanpa melihat landasan hukum yang jelas.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah harus memiliki dasar aturan yang kuat agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Nanti kita lihat regulasinya, kita tampung, dan kita carikan solusinya,” ucapnya.
Ia menambahkan, kajian regulasi ini penting agar kebijakan mutasi tidak merugikan pihak tertentu serta tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia pendidikan.
“Kita tidak ingin kebijakan ini justru menimbulkan persoalan baru. Harus jelas dasar hukumnya, mekanismenya, dan dampaknya bagi para kepala sekolah,” lanjutnya.
Didin menegaskan bahwa DPRD akan bersikap objektif dengan mengedepankan aturan yang berlaku sebagai pijakan utama.
(ADV)
