PATI, infobaroe.com – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Endah Sri Wahyuningati, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut legislator dari Fraksi Golkar tersebut, kebijakan anggaran tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Setiap program perlu dirancang agar memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Dalam pembahasan anggaran, kita perlu melihat siapa yang menerima manfaat dari program tersebut. Jangan sampai anggaran terserap, tetapi hasilnya belum menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Pembahasan Perubahan APBD menjadi bagian dari rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang juga membahas tindak lanjut hasil evaluasi gubernur dan agenda pembentukan peraturan daerah.
Endah menilai, pemerintah daerah perlu menyusun program berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan begitu, penyesuaian anggaran dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik dan mendukung pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Ia juga mendorong agar evaluasi terhadap program sebelumnya dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan.
Menurutnya, komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pati.
“Anggaran daerah pada akhirnya harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik dan program yang tepat sasaran. Karena itu, manfaatnya harus menjadi perhatian sejak perencanaan hingga evaluasi,” tegasnya.
Ia berharap perubahan anggaran dapat mendukung pembangunan yang lebih responsif sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(ADV)
