PATI, infobaroe.com — Penanganan dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong dinilai tidak cukup hanya dengan memastikan korban mendapatkan pelayanan medis. Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, meminta pemerintah juga menelusuri penyebab kejadian tersebut secara menyeluruh agar tidak kembali terjadi.
Hardi mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pati yang menanggung biaya pengobatan bagi masyarakat terdampak. Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk memastikan korban dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya.
Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian biaya pengobatan hanyalah bagian dari penanganan awal. Penyebab munculnya gangguan kesehatan pada penerima manfaat MBG harus diketahui melalui pemeriksaan dan evaluasi yang komprehensif.
“Biaya pengobatan memang harus diselesaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat. Tetapi setelah itu harus dicari penyebabnya. Jangan hanya menyelesaikan akibat tanpa memperbaiki sumber persoalannya,” kata Hardi.
Menurutnya, kejadian yang berdampak terhadap ratusan penerima manfaat merupakan persoalan serius yang perlu dijadikan bahan evaluasi. Apalagi, program MBG secara khusus menyasar anak-anak sekolah sehingga keamanan makanan harus menjadi perhatian utama.
Hardi mendorong Pemerintah Kabupaten Pati bersama Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan.
Evaluasi tersebut, kata dia, perlu mencakup seluruh prosedur pengelolaan makanan. Apabila ditemukan adanya tahapan yang tidak sesuai ketentuan, harus segera dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.
“Kalau memang ada kesalahan prosedur, harus diperbaiki. Kalau ada standar yang tidak dipenuhi, harus ditindaklanjuti. Jangan sampai kejadian serupa muncul di tempat lain,” ujarnya.
Selain mengevaluasi SPPG, Hardi meminta mekanisme pengawasan MBG diperkuat. Sistem pengawasan yang lebih baik dinilai dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan sejak dini sebelum berdampak lebih luas kepada penerima manfaat.
Ia menilai keberhasilan MBG tidak semestinya hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan. Kualitas, keamanan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar pengelolaan makanan juga harus menjadi indikator penting.
“Jangan hanya menghitung berapa paket yang sudah dibagikan. Yang harus dihitung juga apakah makanan itu aman, tepat waktu dan memenuhi standar,” tegasnya.
Hardi berharap evaluasi pascakejadian di Gembong dapat menghasilkan pembenahan nyata terhadap pelaksanaan MBG. Dengan demikian, tujuan program untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dapat tercapai tanpa mengesampingkan aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.
(ADV
