PATI,– Minimnya kehadiran para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati menuai sorotan dari kalangan legislatif. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan menurunnya kedisiplinan birokrasi dalam mengikuti agenda resmi pemerintahan.
Pada rapat paripurna yang dihadiri Plt Bupati Pati Risma Ardhi Candra itu, hanya lima kepala OPD yang tercatat hadir, yakni Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Disnakertrans, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kepala Pelaksana BPBD. Sementara sebagian besar OPD lainnya hanya mengirimkan sekretaris dinas maupun kepala bidang sebagai perwakilan.
Tidak hanya itu, kursi Sekretaris Daerah Kabupaten Pati beserta para asisten yang biasanya mendampingi kepala daerah dalam forum resmi juga tampak kosong.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengatakan rapat paripurna merupakan forum penting yang tidak hanya membahas regulasi, tetapi juga menjadi sarana menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif.
“Paripurna adalah agenda resmi pemerintahan. Kehadiran kepala OPD menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus komitmen terhadap tugas yang diemban. Jangan sampai forum sepenting ini dianggap biasa sehingga cukup diwakilkan,” ujar Suharmanto.
Ia menilai, kepala OPD perlu mengetahui secara langsung setiap pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan daerah agar pelaksanaannya di lapangan tidak mengalami miskomunikasi.
Menurutnya, apabila pola ketidakhadiran tersebut terus terjadi, dikhawatirkan koordinasi antarlembaga menjadi kurang optimal.
“Saya berharap ini menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu membangun kembali budaya disiplin birokrasi, karena pelayanan kepada masyarakat dimulai dari keseriusan aparatur menjalankan tugas-tugas pemerintahan,” tambah politisi Fraksi Demokrat tersebut.
Suharmanto juga meminta seluruh pimpinan OPD menjadikan rapat paripurna sebagai prioritas, kecuali memiliki tugas kedinasan yang benar-benar tidak dapat ditinggalkan.
“Kalau memang ada kepentingan yang lebih mendesak tentu bisa dipahami. Tetapi jangan sampai ketidakhadiran menjadi kebiasaan. Disiplin harus tetap dijaga agar pemerintahan berjalan solid,” pungkasnya.
(ADV)
