PATI, infobaroe.com – Aktivitas industri pengolahan sampah di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, menjadi perhatian pemerintah daerah setelah muncul keluhan dari masyarakat. Aduan tersebut menyangkut dugaan penggunaan sebagian bahu jalan untuk menunjang kegiatan industri.
Menanggapi laporan itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati berencana melakukan pengecekan langsung guna mengetahui kondisi sebenarnya. Pemeriksaan juga dimaksudkan untuk memastikan apakah aktivitas industri tersebut telah memenuhi ketentuan terkait ketertiban umum.
Rencana peninjauan dijadwalkan pada Rabu pagi (4/11/2026). Petugas akan melihat kondisi area industri, termasuk bagian jalan yang dipersoalkan oleh masyarakat.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Pati, Soleh, mengatakan pemeriksaan belum bisa dilaksanakan karena pihaknya masih memiliki sejumlah agenda kedinasan.
Ia menjelaskan, sebelumnya terdapat kegiatan terkait cukai yang harus diikuti. Selain itu, pada Selasa (3/11/2026), jajarannya juga dijadwalkan melakukan pendampingan terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Kami belum cek lapangan, insyaallah besok pagi kami akan cek ke lapangan karena kemarin ada kegiatan cukai dan hari ini ada pendampingan dari BPKAD,” jelas Soleh saat dikonfirmasi.
Sementara itu, persoalan operasional industri tersebut tidak hanya berkaitan dengan aduan penggunaan bahu jalan. Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pati juga telah menyoroti aspek perizinan usaha pengolahan sampah tersebut.
DLH mengungkapkan bahwa industri yang berlokasi di Desa Tamansari itu belum melengkapi dokumen perizinan. Karena itu, pengelola diminta segera mengurus legalitas usaha melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati.
Meskipun lokasi industri berada cukup jauh dari permukiman warga, pemenuhan persyaratan administrasi tetap menjadi kewajiban yang harus diperhatikan oleh pengelola.
Pemeriksaan yang akan dilakukan Satpol PP diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi industri tersebut. Hasil peninjauan nantinya menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk menentukan tindak lanjut, terutama menyangkut dugaan pemanfaatan bahu jalan yang dikeluhkan masyarakat.
