PATI, infobaroe.com – Kebutuhan sarana pengelolaan sampah di wilayah Pati selatan dinilai perlu mendapat perhatian sejak dini. DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah melakukan kajian menyeluruh sebagai langkah awal sebelum menentukan rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) baru.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Siti Maudluah, mengatakan persoalan sampah di wilayah selatan perlu ditangani dengan sistem yang lebih dekat dengan masyarakat. Ketergantungan terhadap fasilitas pengelolaan sampah di wilayah lain dinilai perlu mulai dievaluasi seiring perkembangan kawasan.
Sebagai legislator dari wilayah selatan, Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Siti menyebut kebutuhan fasilitas persampahan menjadi hal yang perlu dipersiapkan secara matang.
“Yang paling awal tentu harus dilakukan kajian. Kita perlu mengetahui kebutuhan wilayah selatan, jumlah sampah yang dihasilkan, kemudian mencari lokasi yang secara teknis dan lingkungan memang layak,” ujar Siti.
Menurutnya, penentuan lokasi TPA tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan ketersediaan lahan. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan, akses kendaraan pengangkut, jarak dari permukiman serta kapasitas fasilitas dalam jangka panjang.
Siti menilai kajian tersebut penting agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Selain menjadi acuan dalam menentukan lokasi, hasil kajian juga dapat digunakan untuk menyusun kebutuhan program sekaligus perencanaan anggaran.
“Jangan hanya melihat ada tanah lalu dianggap cocok untuk TPA. Harus dihitung secara menyeluruh, termasuk dampak lingkungan, akses, kapasitas dan bagaimana sistem pengelolaannya nanti,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan fasilitas persampahan harus mengikuti perkembangan wilayah. Bertambahnya jumlah penduduk, permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat berpotensi meningkatkan volume sampah yang dihasilkan.
Karena itu, Siti meminta pemerintah daerah tidak menunggu sampai persoalan sampah semakin kompleks. Pembahasan mengenai kebutuhan TPA di wilayah selatan dinilai perlu mulai dilakukan bersama DPRD serta masyarakat.
Keterlibatan warga, lanjutnya, juga penting dalam proses perencanaan. Komunikasi sejak awal diperlukan agar rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah dapat mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar.
“Kalau kajiannya sudah ada, pembahasan selanjutnya akan lebih jelas dan terarah. Jangan sampai kita baru mencari solusi setelah persoalan sampah sudah semakin besar,” pungkasnya.
(ADV)
