PATI – DPRD Kabupaten Pati terus memperjuangkan agar himpunan aspirasi warga dari agenda reses anggota legislatif benar-benar terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengawalan usulan ini ditargetkan masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pati Tahun 2027, demi menjamin program pemerintah selaras dengan kondisi nyata di lapangan.
Pola perencanaan pembangunan daerah kerap menuai kritik lantaran dinilai belum memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat bawah. Menyikapi hal itu, pimpinan dewan mendesak agar pokok-pokok pikiran yang diserap para wakil rakyat di tiap daerah pemilihan diposisikan sebagai pedoman utama dalam penyusunan kebijakan tahun mendatang.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Bambang Susilo, menggarisbawahi perlunya penyampaian laporan reses secara terstruktur dan mendalam oleh masing-masing komisi. Langkah ini krusial agar suara warga dari berbagai bidang dapat terakomodasi secara adil.
“Jajaran pimpinan komisi perlu memberikan rekomendasi strategis berpatokan pada fungsi pengawasan serta rekapan aspirasi yang telah diserap oleh anggota dewan,” ujar Bambang Susilo.
Bambang meyakini, keterbukaan dan kedetailan data reses dari tiap komisi akan meminimalisasi munculnya program yang tidak tepat sasaran atau minim manfaat bagi warga. Sinkronisasi data ini sekaligus memperkuat koordinasi kerja antara legislatif dan eksekutif.
Kemitraan yang erat antara DPRD dan Pemkab Pati ini diharapkan mampu mengolah aspirasi konstituen menjadi pijakan utama merancang pembangunan yang presisi serta berdampak langsung pada kesejahteraan warga Kabupaten Pati.
(ADV)
