PATI, infobaroe.com – DPRD Kabupaten Pati menegaskan akan mengedepankan hasil audiensi resmi dalam menyikapi isu mutasi kepala sekolah menjadi guru biasa.
Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi PKB, Muhammadun, mengatakan pihaknya tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang beredar.
![banner 300x250](https://infobaroe.com/wp-content/uploads/2025/03/Tanpa-judul-300-x-250-piksel.png" "banner 300x250")
“Kita harus mendengar secara formal saat audiensi. Kalau isu kita tampung dulu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seringkali informasi yang berkembang di luar berbeda dengan fakta yang disampaikan secara resmi dalam forum audiensi.
“Intinya yang formal itu yang akan kita jadikan acuan, karena kadang apa yang beredar dengan yang disampaikan saat audiensi itu beda,” jelasnya.
Muhammadun menegaskan bahwa pendekatan berbasis data dan fakta menjadi kunci agar keputusan yang diambil tidak keliru.
“Kami ingin keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta di lapangan, bukan sekadar isu. Itu penting agar hasilnya adil dan bisa diterima semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mengedepankan transparansi dalam setiap proses pembahasan.
“Semua akan kita bahas secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat,” pungkasnya.
(ADV)
