PATI, infobaroe.com – Pemerintah Kabupaten Pati melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 79 pejabat administrator dan pengawas. Dalam agenda yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026), Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menekankan agar para pejabat mengedepankan integritas, menjaga etika, dan tidak mempertontonkan kemewahan.
Chandra mengingatkan bahwa jabatan di lingkungan pemerintahan membawa tanggung jawab besar, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, para pejabat diminta menjaga sikap dan perilaku agar tetap sejalan dengan kondisi sosial ekonomi warga.
Ia menilai, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak cukup dibangun melalui kebijakan, tetapi juga harus didukung keteladanan para aparatur dalam kehidupan sehari-hari. Transparansi dan komitmen terhadap tugas menjadi hal penting yang harus diterapkan oleh setiap aparatur sipil negara (ASN).
“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegas Chandra.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang mengalami kekosongan sekaligus memberikan penyegaran pada struktur organisasi perangkat daerah. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan program pemerintah dan meningkatkan efektivitas kerja birokrasi.
Menurutnya, pengisian jabatan telah masuk dalam agenda yang disiapkan sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi pemerintahan.
“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” ujarnya.
Upaya membangun birokrasi yang profesional juga dilakukan melalui penguatan integritas dan pencegahan korupsi. Pemkab Pati terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan kepada aparatur pemerintahan di berbagai tingkatan.
Pendampingan tersebut melibatkan kepala desa, camat, hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Chandra berharap langkah ini dapat memperkuat kesadaran aparatur dalam menjalankan kewenangan sesuai ketentuan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.
Ia juga berpesan agar para pejabat yang baru dilantik menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Setiap program dan keputusan pemerintahan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administratif.
“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” imbuhnya.
Dari total 79 pejabat yang dilantik, penempatan dilakukan pada sejumlah jabatan administrator dan pengawas, antara lain camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, serta kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Beberapa pejabat yang mendapat penugasan sebagai camat yakni Eko Purwantoro di Kecamatan Juwana, Eko Budi Santosa di Kecamatan Gabus, Taufan Wicaksono di Kecamatan Jaken, dan Ponco Arianto di Kecamatan Sukolilo.
Sementara itu, Udi Harsilo Nugroho dipercaya sebagai Camat Winong, Mimpi Arde Area sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, serta Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.
Melalui pelantikan tersebut, Pemkab Pati berharap penataan jabatan mampu memperkuat kinerja organisasi, meningkatkan koordinasi antarinstansi, dan mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Para pejabat juga diharapkan konsisten menerapkan prinsip transparansi dan integritas dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pati.
