PATI – Garis kebijakan politik Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menekankan pentingnya kedaulatan pangan nasional diturunkan secara konkret dalam program kerja parlemen di tingkat daerah. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Pati kini tengah memelopori lahirnya aturan hukum lokal yang khusus melindungi ekosistem petani garam pesisir.
Gerindra menilai, kemandirian pangan tidak akan pernah tercapai jika para produsen garam di dalam negeri terus dibbiarkan kalah bersaing dengan serbuan garam impor akibat karut-marutnya sistem tata niaga domestik. Perlindungan harus dimulai dari penguatan regulasi di tingkat kabupaten sebagai benteng pertahanan pertama pertanahan rakyat.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati yang juga kader andalan Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mundur dalam menyuarakan hak-hak ekonomi para petani garam tradisional yang selama ini kerap terabaikan.
“Saya berharap Pati bisa menjadi contoh daerah yang benar-benar hadir untuk melindungi nelayan dan petani garam. Mereka adalah bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah yang tidak boleh diabaikan,” pungkas Yeti mengakhiri keterangannya.
Yeti memastikan, seluruh anggota fraksinya di gedung dewan akan dinstruksikan untuk mengawal penuh pembahasan perda perlunidungan ini agar tidak berjalan alot di tingkat pansus. Kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi tolok ukur kesuksesan politik partai berlambang kepala garuda tersebut.
Dengan bergulirnya usulan regulasi ini, Gerindra optimistis Kabupaten Pati dapat bertransformasi menjadi daerah percontohan di Jawa Tengah yang sukses mengawinkan potensi pesisir dengan proteksi hukum yang berkeadilan.
(ADV)
