PATI, infobaroe.com – Ketidakhadiran sebagian besar camat dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati menjadi perhatian Komisi A. Dari 21 camat yang ada di Kabupaten Pati, hanya Camat Wedarijaksa yang disebut hadir secara langsung dalam forum tersebut.
Sejumlah camat lainnya hadir melalui perwakilan staf, sementara beberapa lainnya tidak hadir. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi karena camat memiliki posisi strategis dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah di tingkat wilayah.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, mengatakan camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat.
“Camat itu memiliki peran strategis karena menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayah. Karena itu, informasi mengenai kebijakan daerah penting untuk dipahami secara langsung,” ujar Narso.
Menurutnya, kehadiran dalam forum resmi seperti paripurna dapat membantu camat memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai arah kebijakan pemerintah daerah.
“Kalau informasi diterima secara langsung, tentu pemahamannya lebih lengkap. Setelah itu bisa diteruskan kepada jajaran di kecamatan maupun masyarakat,” katanya.
Narso mengakui setiap pejabat memiliki tugas dan agenda kedinasan masing-masing. Namun, ketika terdapat agenda resmi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, koordinasi perlu dilakukan agar kehadiran dapat diatur.
“Kalau memang berhalangan karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, tentu ada penjelasan. Tetapi jangan sampai ketidakhadiran menjadi sesuatu yang dianggap biasa,” jelasnya.
Ia menambahkan, Komisi A akan membahas persoalan tersebut secara internal sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Yang penting kita evaluasi dulu. Kita ingin melihat persoalannya secara objektif, kemudian menentukan langkah yang sesuai dengan mekanisme DPRD,” tandasnya.
(ADV)
