PATI, infobaroe.com – Pemerataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati, mendapat perhatian Komisi D DPRD Pati. Ketua Komisi D, Teguh Bandang Waluyo, meminta sekolah yang hingga kini belum memperoleh layanan tersebut segera diverifikasi dan didata.
Menurut Teguh, pendataan menjadi langkah awal yang penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk memastikan tidak ada sekolah sasaran yang terlewat dalam pelaksanaan program.
“Kalau ada laporan sekolah belum menerima MBG, langkah pertama harus diverifikasi. Kita perlu tahu jumlah sekolahnya, jumlah siswanya dan kendala apa yang membuat belum terlayani,” ujar Teguh.
Ia mengatakan Komisi D memiliki fungsi pengawasan di bidang pendidikan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik. Karena itu, laporan mengenai belum meratanya layanan MBG perlu ditindaklanjuti dengan informasi yang jelas.
Teguh menilai koordinasi antarpihak juga menjadi faktor penting. Keluhan dari sekolah, kata dia, harus dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan sehingga penyelesaiannya tidak berhenti pada penyampaian laporan semata.
“Jangan sampai sekolah sudah menyampaikan keluhan, tetapi informasinya berhenti di satu pihak. Harus ada jalur komunikasi yang jelas supaya persoalan bisa cepat diselesaikan,” katanya.
Ia menyebut jumlah satuan pendidikan di Kecamatan Gunungwungkal cukup banyak, mulai dari jenjang SD/MI hingga SMP/MTs. Kondisi tersebut membuat pemetaan berdasarkan sekolah dan jumlah peserta didik menjadi penting dalam menentukan cakupan distribusi MBG.
Selain pendataan, Teguh meminta penyelenggara memberikan informasi kepada sekolah yang belum mendapatkan program. Sekolah dinilai perlu mengetahui apakah mereka masih berada dalam tahap pendataan, belum masuk cakupan layanan, atau menghadapi kendala tertentu.
“Kalau belum masuk tahap pelayanan, sekolah perlu diberi penjelasan. Jangan sampai pihak sekolah dan wali murid hanya menunggu tanpa mengetahui statusnya,” ujarnya.
Teguh menegaskan Komisi D DPRD Pati terbuka terhadap laporan maupun masukan dari sekolah dan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG. Aspirasi tersebut dapat menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“DPRD siap mengawal aspirasi masyarakat. Yang terpenting, semua pihak duduk bersama mencari solusi supaya program ini bisa berjalan tertib dan merata,” katanya.
(ADV)
