PATI, infobaroe.com — Menjaga harga pangan tetap terkendali tidak cukup hanya dilakukan ketika harga sudah mengalami kenaikan. Rantai pasokan dari produsen hingga konsumen juga perlu mendapatkan perhatian agar gejolak harga dapat ditekan sejak awal.
Sekretaris Komisi B DPRD Pati, Mukit, melihat Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah yang dapat membantu menjaga keseimbangan tersebut.
Menurut legislator Fraksi Demokrat itu, kegiatan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Pati mempunyai dua sisi manfaat. Di satu sisi masyarakat memperoleh akses bahan pokok dengan harga terjangkau, sedangkan di sisi lain pemerintah dapat membaca kondisi kebutuhan dan harga pangan di lapangan.
“GPM bisa menjadi salah satu cara pemerintah hadir ketika masyarakat membutuhkan akses pangan yang lebih terjangkau. Tetapi pengendalian pangan juga harus melihat rantai pasoknya secara keseluruhan,” kata Mukit.
Ia menilai kebijakan pangan idealnya tidak hanya berorientasi pada konsumen. Petani, peternak, pedagang, hingga distributor juga merupakan bagian dari ekosistem yang harus diperhatikan.
Sebab, menurut Mukit, harga yang terlalu tinggi akan membebani konsumen. Sebaliknya, harga yang terlalu rendah di tingkat produsen juga berpotensi merugikan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari sektor pangan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat pemantauan harga dan ketersediaan komoditas secara berkala. Data tersebut dinilai penting untuk menentukan kapan dan di mana intervensi seperti GPM perlu dilakukan.
“Jangan sampai kita hanya bergerak setelah terjadi gejolak. Kalau perkembangan harga dan stok bisa dipantau dengan baik, pemerintah akan lebih cepat menentukan langkah,” jelasnya.
Mukit menambahkan, DPRD Pati melalui Komisi B akan terus mengawal sektor pangan agar kebijakan yang dibuat tidak berjalan parsial. Upaya menjaga ketahanan pangan, menurutnya, harus dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan berbagai pihak.
Dengan pola tersebut, GPM diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, melainkan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan produsen.
(ADV)
