PATI, infobaroe.com — Upaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanian di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan antara DPRD dan pemerintah daerah. Aspirasi petani yang muncul dari lapangan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama dengan Dinas Pertanian.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Sudi Rustanto, mengatakan kelompok tani harus memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi. Menurutnya, persoalan di lapangan tidak selalu sama dengan gambaran yang terlihat dalam perencanaan pemerintah.
“Kami ingin setiap kebijakan pertanian benar-benar berangkat dari kebutuhan petani. Karena itu, komunikasi dengan Dinas Pertanian harus terus dilakukan, terutama ketika ada persoalan yang disampaikan kelompok tani,” kata Sudi.
Ia menilai penyerapan aspirasi petani tidak seharusnya hanya mengandalkan forum resmi. Kedekatan dengan masyarakat petani diperlukan agar pemerintah maupun DPRD dapat memahami berbagai kendala secara lebih nyata, mulai dari kebutuhan produksi hingga persoalan setelah hasil panen.
Menurut Sudi, koordinasi bersama Dinas Pertanian juga menjadi bagian dari upaya DPRD menjalankan fungsi pengawasan. Program yang telah dirancang perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani.
“Pengawasan bukan berarti hanya melihat program sudah berjalan atau belum. Yang lebih penting adalah melihat apakah program itu benar-benar menjawab persoalan petani dan memberikan dampak terhadap produktivitas mereka,” jelasnya.
Sudi juga mengajak kelompok tani lebih aktif memanfaatkan berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Aspirasi yang disampaikan secara langsung dinilai dapat membantu pemerintah mengetahui persoalan lebih cepat sekaligus membuka peluang penyelesaian secara bersama-sama.
Ia menambahkan, dinamika sektor pertanian terus mengalami perubahan. Karena itu, kebijakan yang dibuat pemerintah juga perlu menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan, termasuk persoalan harga komoditas, ketersediaan sarana produksi, penggunaan teknologi hingga pemasaran hasil pertanian.
Menurutnya, petani seharusnya tidak hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat ketika sebuah program telah berjalan. Mereka juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
“Kita ingin petani tidak hanya dilibatkan ketika ada program, tetapi juga ketika pemerintah menyusun dan mengevaluasi kebijakan. Dengan begitu, keputusan yang diambil lebih dekat dengan kebutuhan mereka,” pungkas Sudi.
(ADV)
