PATI, infobaroe.com — Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pati, Suwito, meminta Pemerintah Kabupaten Pati memastikan hak 183 mahasiswa penerima program beasiswa dapat dipenuhi secara tepat waktu. Kepastian pencairan dinilai penting agar bantuan pendidikan tersebut tidak mengganggu keberlangsungan perkuliahan.
Suwito mengatakan, mahasiswa penerima membutuhkan informasi yang jelas mengenai jadwal pencairan sekaligus keberlanjutan pembiayaan hingga mereka menyelesaikan pendidikan.
Menurutnya, kepastian tersebut bukan hanya berkaitan dengan nominal bantuan, tetapi juga menyangkut waktu penerimaan dan skema pembiayaan yang digunakan pemerintah.
“Bagi mahasiswa, yang paling penting adalah kepastian. Mereka harus tahu bantuan ini berlanjut sampai kapan dan kapan setiap pencairan dilakukan. Jangan sampai ketidakpastian pendanaan mengganggu proses kuliah,” ujarnya.
Ia menilai, persoalan keterlambatan yang sempat terjadi perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Perbaikan diharapkan tidak hanya dilakukan ketika pencairan mengalami kendala, tetapi juga melalui penataan administrasi dan perencanaan pembiayaan sejak awal.
Program beasiswa tersebut sebelumnya mengalami keterlambatan pencairan selama tiga bulan, yakni April hingga Juni 2026. Pemkab Pati kemudian menyatakan menyiapkan anggaran sekitar Rp582 juta untuk memenuhi bantuan bagi mahasiswa pada periode tersebut.
Suwito mengatakan, apabila keterlambatan terjadi karena menunggu pencairan dana Corporate Social Responsibility (CSR), pemerintah perlu memiliki langkah antisipasi agar hak mahasiswa tetap dapat dipenuhi sesuai jadwal.
“Kalau persoalannya adalah waktu pencairan CSR, maka harus ada antisipasi. Jadwal kuliah mahasiswa tidak berhenti karena pencairan CSR terlambat,” katanya.
Menurutnya, sistem pembiayaan yang lebih terukur diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pencairan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan pendidikan mahasiswa.
Suwito berharap ke depan tidak ada lagi penerima beasiswa yang mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan perkuliahan akibat keterlambatan bantuan. Kepastian pembiayaan, menurutnya, perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi program.
(ADV)
