PATI, infobaroe.com — Kebijakan pengembangan pertanian di Kabupaten Pati dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah. Perbedaan kondisi lahan dan komoditas membuat pembinaan petani dinilai lebih efektif apabila disusun berdasarkan potensi lokal, bukan menggunakan pola yang sama untuk seluruh daerah.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Yassin Shodiq, mengatakan keberadaan sekitar 2.000 kelompok tani menjadi kekuatan penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Namun, potensi tersebut perlu diarahkan agar setiap kelompok mampu mengembangkan komoditas unggulan di wilayahnya.
“Jangan semua kelompok tani diberikan pola pembinaan yang sama. Petani harus dikembangkan berdasarkan potensi wilayahnya, karena setiap kecamatan memiliki karakter pertanian yang berbeda,” ujar Yassin.
Menurutnya, sejumlah daerah di Pati telah memiliki komoditas yang menjadi sumber penghasilan masyarakat. Salah satunya Kecamatan Margoyoso yang cukup banyak mengembangkan tanaman ketela pohon.
Potensi tersebut, kata Yassin, perlu dikembangkan lebih jauh agar tidak berhenti pada aktivitas produksi dan penjualan hasil panen. Pemerintah daerah dapat mendorong pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah bagi petani.
“Ketela pohon misalnya, jangan hanya dilihat sebagai hasil pertanian. Kalau pengembangannya serius, bisa diarahkan ke pengolahan dan produk turunan sehingga nilai ekonominya lebih besar dan manfaatnya kembali ke petani,” jelasnya.
Ia menilai penguatan kelompok tani juga akan mempermudah pemerintah dalam memberikan dukungan. Pendampingan, bantuan sarana produksi, maupun pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan komoditas dan kondisi masing-masing wilayah.
Yassin juga mendorong pemerintah daerah memperkuat pemetaan potensi pertanian hingga tingkat wilayah. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan komoditas prioritas sekaligus merancang program yang lebih tepat sasaran.
Dengan pendekatan tersebut, kelompok tani diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wadah organisasi, tetapi mampu menjadi penggerak pengembangan ekonomi petani di tingkat desa.
“Kalau kelompok tani kuat dan komoditasnya jelas, pemerintah juga lebih mudah menentukan intervensi yang dibutuhkan. Hasil akhirnya tentu peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
(ADV)
