PATI, infobaroe.com – Penyesuaian kemampuan keuangan daerah menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati, khususnya dalam menentukan program yang tetap harus dipertahankan. Sektor pendidikan dinilai tidak boleh kehilangan prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Endah Sri Wahyuningati atau Mbak Ning, mengatakan perubahan alokasi anggaran perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing program. Menurutnya, belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik harus menjadi perhatian utama.
Ia menilai keterbatasan ruang fiskal seharusnya mendorong pemerintah daerah semakin selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Program yang memiliki dampak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar perlu ditempatkan di posisi teratas.
“Ketika anggaran harus disesuaikan, kebutuhan dasar pendidikan jangan sampai ikut terpinggirkan. Yang menyangkut proses belajar mengajar dan kebutuhan sekolah harus tetap menjadi prioritas,” ujar Mbak Ning.
Menurutnya, pembahasan perubahan KUA-PPAS perlu melihat kondisi nyata di lapangan. Setiap sekolah memiliki persoalan yang berbeda, baik dari sisi sarana prasarana, jumlah siswa, maupun kebutuhan tenaga pendidik.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan program mana yang harus dipertahankan, diperkuat, maupun ditunda.
“Jangan hanya melihat besaran anggarannya. Kita harus melihat kebutuhan riil sekolah. Ada sekolah yang mungkin membutuhkan perbaikan fasilitas, sementara di tempat lain kebutuhan utamanya berbeda,” jelasnya.
Mbak Ning menambahkan, efisiensi anggaran tidak seharusnya dimaknai sebagai pengurangan belanja secara menyeluruh. Efisiensi harus diarahkan pada penataan belanja agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan. Menurutnya, perhatian terhadap pendidikan tidak hanya diberikan kepada sekolah yang berada di wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau sekolah-sekolah di daerah yang masih memiliki keterbatasan fasilitas.
“Pemerataan juga penting. Jangan sampai ada sekolah yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, tetapi anggarannya justru lebih banyak diarahkan pada kegiatan yang kurang mendesak,” katanya.
Komisi D berharap hasil pembahasan anggaran nantinya mampu menjaga keberlangsungan program pendidikan yang memiliki dampak langsung. Penyesuaian fiskal dinilai tetap dapat dilakukan tanpa mengurangi komitmen pemerintah daerah terhadap pelayanan pendidikan.
Mbak Ning menegaskan, kualitas pengelolaan anggaran menjadi salah satu kunci agar keterbatasan fiskal tidak menghambat peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pati.
“Yang paling penting bukan sekadar berapa besar anggaran pendidikan, tetapi bagaimana anggaran itu benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas belajar anak-anak,” tandasnya.
(ADV)
